Pembelajaran Organisasi (September 2024)

Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di Indonesia dalam melaksanakan penelitian kebijakan yang berkontribusi pada pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. Melalui pembelajaran ini, peserta akan dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai aspek penting penelitian kebijakan, seperti menyusun proposal penelitian kebijakan, menulis artikel untuk jurnal ilmiah, menganalisis data, menyusun policy brief, melakukan advokasi kebijakan, serta mengelola proyek penelitian kebijakan.

Pembelajaran ini memberikan pendekatan yang komprehensif dan praktis, dengan fokus pada peningkatan kapasitas organisasi dalam menghasilkan penelitian kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada publikasi akademis, melainkan juga pada kontribusi nyata terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, program ini berperan penting dalam mendorong Poltekkes untuk lebih aktif dan efektif dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan melalui penelitian yang terstruktur dan berbasis bukti. Kegiatan pembelajaran akan berlangsung dan dijadwalkan pada bulan September 2024.

selengkapnya

Pembelajaran Kelembagaan

Merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat Fakultas-fakultas Kedokteran dalam bidang penelitian kebijakan kesehatan. Pembelajaran ini bertujuan membekali dosen Fakultas Kedokteran (FK) melakukan penelitian kebijakan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di berbagai level pemerintahan. Melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif, peserta akan diajarkan menyusun proposal penelitian kebijakan dan artikel Jurnal, menganalisis data, menyusun Policy Brief, melakukan advokasi kebijakan serta mengelola proyek penelitian kebijakan.

Pembelajaran organisasi ini bersifat kolaboratif lintas Departemen di berbagai FK untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan riset kebijakan. Pembelajaran akan langsung “hands-on” dengan topik masalah kesehatan prioritas dan data sekunder yang dapat dianalisis. Kegiatan iin sedang berlangsung dari bulan Agustus hingga September 2024. 

selengkapnya

25-28 November 2024, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, akan menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan akan berlangsung pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut.

selengkapnya

The Role of Health Insurance in Caesarean Delivery among Working Mothers in Indonesia

Ibu bekerja merupakan kelompok yang cenderung independen dalam menentukan kepemilikan asuransi kesehatan, dan situasi ini diduga meningkatkan pemanfaatan persalinan sesar diantara mereka. Sebuah studi menganalisis peran asuransi kesehatan dalam persalinan sesar di kalangan ibu bekerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Analisis melibatkan 7293 ibu bekerja yang melahirkan dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan delapan faktor kontrol selain moda persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan: tempat tinggal, kelompok usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, paritas, status kekayaan, perawatan antenatal, dan jenis kelahiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja dengan asuransi kesehatan 1536 kali lebih mungkin untuk menjalani persalinan sesar daripada wanita yang tidak diasuransikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan lima variabel kontrol yang berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan operasi caesar pada ibu bekerja di Indonesia. Kelima variabel tersebut adalah tempat tinggal, kelompok usia, tingkat pendidikan, status kekayaan, dan kunjungan antenatal care. Asuransi kesehatan memiliki peran dalam operasi caesar pada ibu bekerja di Indonesia.

selengkapnya

Role of Socioeconomic Status in National Health Insurance Ownership in Indonesia’s Rural Areas

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sebuah studi menganalisis peran status sosial ekonomi dalam kepemilikan JKN di pedesaan Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Maret hingga Desember 2019 melibatkan 33.225 responden yang mewakili daerah pedesaan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63,8% penduduk pedesaan Indonesia menjadi peserta JKN. Penduduk miskin memiliki kemungkinan 1235 kali lebih besar untuk memiliki JKN daripada penduduk paling miskin. Penduduk dengan status kekayaan menengah memiliki kemungkinan 1086 kali lebih besar untuk memiliki JKN daripada penduduk termiskin. Penduduk kaya memiliki kemungkinan 1134 kali lebih besar untuk memiliki JKN daripada penduduk termiskin. Penduduk terkaya memiliki kemungkinan 1078 kali lebih besar untuk memiliki JKN daripada penduduk termiskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi berhubungan dengan kepemilikan JKN di pedesaan Indonesia. Semua kelompok sosial ekonomi lebih mungkin menjadi peserta JKN dibandingkan dengan kelompok termiskin di Indonesia.

selengkapnya