bann EBP

Evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; Policy Brief dan Briefing Notes

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami tentang kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, menyusun policy brief  dan memahami advokasi kebijakan. Pelatihan ini sedang berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2024. Narasumber berasal dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM serta konsultan dan peneliti dari PKMK FK-KMK UGM. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut

selengkapnya

 

bannCall PB 24

Forum nasional XIV JKKI 2024 memberikan kesempatan kepada akademisi, analis kebijakan, peneliti, pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk berpartisipasi menyediakan Evidence-based policy dan dibahas dalam kegiatan seminar. Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan policy brief sesuai dengan topik Forum nasional XIV.  Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen policy brief terkait dengan sistem kesehatan untuk pelayanan KJSU : (1) Transformasi layanan primer, (2) Transformasi layanan rujukan, (3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, (5) Transformasi SDM Kesehatan, dan (6) Transformasi teknologi kesehatan. Batas akhir pengumpulan policy brief pada tanggal 1 Agustus 2024. Informasi selengkapnya mengenai Forum Nasional JKKI 2024 dan ketentuan policy brief dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

 

Reportase Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024 (5-7 Juni 2024)
Igniting HPSR Futures: Empowering Torchbearers in the Asia-Pacific

Acara HSSA Workshop 2024 adalah sebuah action-oriented workshop yang mencakup kombinasi presentasi pleno, sesi kelompok kecil, dan aktivitas kolaboratif. Kegiatan ini mendorong pemahaman serta pertukaran pengetahuan, memberi informasi tentang peluang penguatan kapasitas, dan memperkuat hubungan kerja antar beragam pemangku kebijakan kesehatan di regional Asia. Acara ini memiliki tema “Strengthening the ecosystem for health policy and systems research for health systems strengthening in Asia” yang memiliki fungsi kritis dalam mengidentifikasi langkah-langkah tindakan ini sangat penting untuk menentukan "pembawa obor," misalnya, anggota komunitas yang bersedia dan berada dalam posisi yang baik untuk menggerakkan agenda bersama ke depan. Pada akhir lokakarya, peserta akan mengidentifikasi setidaknya dua tindakan penguatan dan pembawa obor di setiap tingkat sistem organisasi, nasional, dan regional. Workshop diselenggarakan pada 5-7 Juni 2024 di Gran Melia Hotel Jakarta, simak reportase selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

 

anhss24

25-28 November 2024, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, akan menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan akan berlangsung pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut.

selengkapnya

 

Call for Paper : ICOPH 2024

International Conference on Public Health ke-10 dilaksanakan di Thailand dan mengambil tema ‘Advancing Healthcare Access, Equity, and Achieving the SDGs: A Global Commitment’. Tema ini menggarisbawahi peran penting aksesibilitas dan keadilan layanan kesehatan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di seluruh dunia. Fokus ini menjadi seruan bagi para profesional layanan kesehatan, pembuat kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk bersatu dalam komitmen mereka untuk mengatasi tantangan kesehatan global.

Konferensi ini akan mengeksplorasi strategi inovatif dan upaya kolaboratif untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi atau lokasi geografis. Dengan menyelaraskan upaya ini dengan SDGs, konferensi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan hasil kesehatan dan mendorong dunia yang lebih adil dan inklusif. Konferensi ini mengajak partisipan untuk menuliskan praktik pembelajaran di kesehatan masyarakat yang terdiri dari 22 topik pilihan seputar kesehatan. Pengumpulan abstrak dilakukan paling lambat hingga 19 Juni 2024.

selengkapnya

 

Policy Gaps in Addressing Market Failures and Intervention Misalignments in Tuberculosis Control

Indonesia, India dan Tiongkok merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut.

Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya

Does Power Distance in Healthcare Teams Linked to Patient Satisfaction? A Multilevel Study of Interprofessional Care Teams in a Referral Hospital in Indonesia

Tim perawatan interprofesional berkolaborasi untuk memberikan perawatan kepada pasien di rumah sakit guna memastikan pemulihan penuh bagi pasien tersebut. Untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas, petugas kesehatan harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran masing-masing dan berkolaborasi secara efektif. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki pengaruh jarak kekuasaan dalam perawatan interprofesional terhadap kepuasan pasien. Penelitian kuantitatif dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari pasien dan anggota tim perawatan interprofesional.

Hasilnya, Pengukuran pengaruh jarak kekuasaan dalam perawatan interprofesional diantara dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi terhadap kepuasan pasien menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Namun, analisis akhir menunjukkan koefisien negatif terkait jarak kekuasaan untuk ahli gizi, perawat, dan apoteker. Temuan ini menunjukkan bahwa jarak kekuasaan yang terkait dengan profesi ini dikaitkan dengan penurunan kepuasan pasien.

selengkapnya